Diklat Politik Nasional 2015 "Peran Rekonsilasi Kebangsaan dalam Meneguhkan Kedaulatan Pancasila"

Download TOR DIKPOLNAS



Negara-negara di dunia masih mendasarkan prospek politiknya kepada berbagai ideologi politik yang dianut masing masing, berbagai ideologi politik yang ada di rumuskan dalam bentuk isme-isme seperti kapitalisme komunisme sosialisme dan lain sebagainya. Pancasila sebagai mendaasarkan dirinya dari kebudayaan dan sifat bangsa indonesia yaitu kekeluargaan dan bukan dari konsep beberapa pemikir. Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi sebagaimana dengan negara lain maka demokrasi di Indonesia mendasarkan dirinya kepada ideologi politik yang dipunyai yaitu pancasila dengan kata lain yaitu demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila dalam penjabarannya ke dalam bentuk nilai nilai politik dipengaruhi oleh aspek aspek kebudayaan politik yaitu nilai kekeluargaan dan gotong royong yang terdapat di seluruh etnis/kelompok adat istiadat di seluruh tanah air dan variasi kebudayaan politik oleh sub culture di seluruh tanah air.

Tumbangnya rezim Orde Baru, membawa agin segar bersukacita atas kehadiran demokrasi dan memuji Indonesia sebagai negara demokrasi baru. Meski tidak sepenuhnya terbuka secara lebar sebab sisa-sisa Orde Baru dan Militer hendak bangkit kembali. Dan upaya tarik menarik agar ruang demokrasi terbuka seluas-luasnya terjadi antara sisa Orba dan Militer disatu sisi melawan kelompok Demokratik. Ruang Demokrasi tersebut masih terbuka-meski tidak sepenuhnya dan masih sering diganggu oleh kelompok milisi sipil reaksioner yang menjadi kaki tangan Sisa Orba dan Militer. Tapi ruang demokrasi ini masih sangat formal dan proseduralis, dominan dengan politik elit dan tuntutan Imperialisme bukan dalam perspektif demokrasi seluasnya dan kesejahteraan sebagai syarat membangun bangsa seutuhnya. Terlepas seperti itu situasinya, capaian-capaian hari ini merupakan hasil jerih payah perjuangan bertahun-tahun untuk membuka ruang demokrasi yang sebelumnya tertutup rapat. Fakta tersebut adalah salah apabila tidak memanfaatkan ruang demokrasi (democratic space) atau justru meninggalkannya. Sebab, mungkin ruang demokrasi yang sudah terbuka saat ini (meski memiliki batasan) akan menyempit karena bangkitnya kekuatan sisa Orba dan Militer yang anti demokrasi.


Sementara saat ini, kita bisa mengamati Perkembangan sejak setelah pilpres yang dinamis, dimana hanya ada dua pasangan calon yang memiliki pendukung yang fanatik dan jumlahnya berimbang. Membentuk Polarisasi yang masih dinamis hingga saat ini, merupakan dampak dari perkembangan demokrasi di tanah air ini. Sebenarnya sampai taraf tertentu, polarisasi, terutama yang didasari ideologi dan platform politik yang jelas, dapat membawa dampak positif bagi demokrasi di Indonesia. Pasangan calon yang tidak terpilih beserta koalisi pendukungnya akan menjadi penyeimbang bagi pemerintahan baru. Dengan terpolarisasinya kekuatan politik pada dua kubu, akan ada yang menjadi oposisi. Yang perlu dijaga ialah hasil pilpres tak memicu konflik politik seperti terjadi di Thailand. Perseteruan politik berkepanjangan tidak hanya akan membuat demokratisasi stagnan dan, jika memicu konflik ataupun kisruh, akan membuka jalan bagi munculnya kelompok yang mungkin menggunakan tangan besi demi menciptakan kestabilan. Kekhawatiran akan munculnya rezim otoriter akibat perseteruan politik antar dua kubu dapat dipahami. Akan tetapi, selama salah satu kelompok tak tergiur mengubah konstitusi yang telah memberikan rambu-rambu yang tegas untuk pembatasan masa jabatan, desentralisasi, sistem pemilu yang terbuka, jaminan berkumpul, dan berserikat, polarisasi antar kubu pemerintah dan oposisi niscaya akan membawa dampak positif bagi demokrasi di Indonesia.

Dinamika politik dengan polarisasi yang demikian rupa, jika tidak dikawal dengan bijak akan menjadi bumerang, Penggunaan propaganda dan tindak psikologis perang urat saraf, secara terencana dengan tujuan utama mempengaruhi opini, emosi, sikap, dan perilaku kelompok musuh asing sedemikian rupa untuk mendukung ketercapaian tujuan nasional. Paul M.A. Lineberger (diadaptasi dari Effendy, 2002: 161) membagi pengertian perang uraf syaraf secara sempit dan luas. Secara sempit, perang urat syaraf adalah: ‘Penggunaan propaganda untuk melawan musuh, yang dibarengi tindakan-tindakan operasional dalam bidang militer, ekonomi, atau politik yang dibutuhkan untuk melengkapi propaganda)’. Secara luas, perang urat syaraf adalah: ‘Penerapan ilmu psikologi untuk memperkuat upaya tindakan politik, ekonomi, atau militer, dan hal itu tentu bermasalah bagi keberlangsungan kehidupan bangsa yang penduduknya sangat plural.

Dalam hal ini IMM musti memerankan diri sebagai aktor pendidikan value dan pluralis-egaliter. Dengan tetap menjaga konsistensi, menyadari sepenuh hati akan urgensi perdamaian, menyusun strategi dan jaringan kerja yang luas maka perwujudan nilai pluralis yang akan dapat menciptakan kehidupan indonesia yang harmonis. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Piet Khaidir (340:2006) dalam Nalar Kemanusiaan Nalar Perubahan Sosial “Kaum muda perlu menjadikan dirinya sebagai lingkar belajar komunitas (community learning circle) yang tajam dalam kepekaan menganalisis dan tangkas dalam merajutnya menjadi sistem advokasi masyarakat. Dengan kata lain, sebagai aktor pendidikan pluralis, kaum muda perlu memposisikan dirinya menjadi katalisator dan bahkan pelopor sikap- sikap toleran yang menghargai setiap keragaman.

Sebagai anak kandung Muhammadiyah, IMM juga merupakan gerakan da’wah di kalangan mahasiswa. Politik juga merupakan gerakan da’wah. Meskipun Murray Bookchin (1984) membedakan politik menjadi dua yaitu politik kerakyatan dengan politik partai. Politik kerakyatan lebih dekat dan aman dalam melakukan da’wah. Melalui politik kerakyatan atau politik kebangsaan IMM bisa mempertahankan idealisme organisasi untuk senantiasa berpihak kepada rakyat dan kebenaran, misalnya dengan mengkritisi kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang (tentu saja dengan cara yang santun dan ilmiah, misalnya dengan dengar pendapat dan memberikan solusi persoalan). Inilah bentuk amar ma’ruf nahi mungkar IMM dalam upaya membangun keadilan dan kesejahteraan. IMM perlu melakukan perjuangan moral politik nilai misalnya dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan mengontrol tindakan pemerintah dan masyarakt yang keluar dari nilai kebenaran dan keadilan. Dengan cara inilah IMM menjadi media yang akan melahirkan para negarawan. Upaya di atas tentu tidak mudah. Organisasi perlu melakukan konsolidasi gerakan, kristalisasi isu bersama, menjalin netwoking, dan mereformasi model perkaderan. Artinya, IMM berpandangan jauh ke depan,tidak hanya memikirkan politik kepartaian yang mementingkan urusan jangka pendek.

Download TOR DIKPOLNAS 2015